| INILAH.COM, Jakarta - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul setuju dengan rencana pemerintah memberi gelar pahlawan pada mantan Presiden Soeharto. Menurutnya, kendati Soeharto punya salah, namun harus dimaafkan. Sebagai mantan presiden, banyak jasa yang ditorehkan Soeharto untuk bangsa ini. "Yang tak setuju Soeharto jadi pahlawan cuma anak PKI," tegas Ruhut, kepada INILAH.COM, Jakarta (24/10/2010). Menurutnya, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus menghormati jasa pahlawannya. Indonesia juga negara berazaskan agama, harus bisa saling memaafkan. "Saya sangat setuju Soeharto menjadi pahlawan," tukasnya. Sepuluh nama tokoh nasional telah diajukan ke kepada DPR untuk memperoleh gelar pahlawan nasional. Ke-10 nama tersebut adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dari Jawa Barat, Habib Sayid Al Jufrie dari Sulawesi Tengah, mantan Presiden HM Soeharto dari Jawa Tengah, mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid dari Jawa Timur. Kemudian, Andi Depu dari Sulawesi Barat, Johanes Leimena dari Maluku, Abraham Dimara dari Papua, Andi Makkasau dari Sulawesi Selatan, Pakubuwono X dari Jawa Tengah, dan Sanusi dari Jawa Barat. |
Selasa, 26 Oktober 2010
Ruhut : "Yang Tak Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Cuma Anak PKI"
Jumat, 22 Oktober 2010
Meributkan Gelar Pahlawan Pak Harto

Adalah Partai Golkar yang memberi apresiasi positif atas usulan masyarakat yang mengusulkan mantan Presiden Soeharto (alm) mendapat gelar pahlawan nasional.
"Selanjutnya Partai Golkar mengharapkan kepada pemerintah untuk segera memproses usulan tersebut," demikian salah satu pernyataan politik Partai Golkar yang dibacakan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Idrus Marham.
Publik melihat, jika pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dipaksakan sekarang, dikhawatirkan akan terjadi penolakan yang cukup kuat dari sebagian masyarakat. Hal itu juga menimbulkan reduksi atas makna kepahlawanan itu sendiri.
Namun, politisi Pius Lustrilanang dari Partai Gerindra meminta agar bangsa ini tidak jadi bangsa pendendam kepada para pemimpinnya terdahulu, terutama kepada Soeharto.
Sementara aktivis antikorupsi M Fadjroel Rachman menilai bahwa akal sehat dan rasionalitas politik harus dikedepankan agar kepahlawanan tidak sekadar gelar yang dangkal. Jika Soeharto terlalu cepat mendapat gelar pahlawan, makna kepahlawanan bisa mengalami devaluasi, anjlok nilai dan harganya.
Pemberian gelar pahlawan untuk Pak Harto juga dinilai terlalu dini bagi musisi dari grup Slang Bimbim. Menurutnya, gelar itu baru layak jika diberikan 10 tahun mendatang.
"Nggak setuju. Masih terlalu luka kayaknya. Sabarlah, jangan sekarang," tutur Bimbim, saat ditemui di peluncuran film dokumentasi Slank berjudul metamorfoblus di gedung PPHUI, Jakarta Selatan, Kamis (21/10).
Sejarawan Anhar Gonggong menyampaikan pesan bahwa syarat menjadi pahlawan salah satunya adalah tidak memiliki 'cacat. Pengertian 'cacat' terkait masalah hukum yang membelit Soeharto sebelum ia meninggal.
Kementerian Sosial (kemensos) mengajukan 10 nama tokoh untuk memperoleh gelar pahlawan nasional. Nama-nama itu akan diseleksi di Dewan Gelar, Tanda Kehormatan, dan Tanda Jasa. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memilih calon-calon yang tepat untuk dianugerahkan gelar pahlawan.
Dua mantan Presiden Indonesia masuk dalam daftar itu, yakni HM Soeharto dan KH Abdurrahman Wahid. Selain itu, Kemensos juga mengajukan mantan Gubernur DKI Ali Sadikin dari Jawa Barat, Habib Sayid Al Jufrie dari Sulawesi Tengah, Andi Depu dari Sulawesi Barat, Johanes Leimena dari Maluku, Abraham Dimara dari Papua, Andi Makkasau dari Sulawesi Selatan, Pakubuwono X dari Jawa Tengah, dan Sanusi dari Jawa Barat.
Kontroversi akan terus bergulir, sementara keluarga Pak Harto mungkin bersikap biasa saja. Sehingga tidak 'nggege mongso dan tidak usah 'rumongso biso tapi ora biso rumongso'. [mdr]
Ada Apa Boediono Berani 'Lawan' SBY?

Para pengamat ekonomi-politik melihat Wapres jelas punya agenda ideologis yakni neoliberalisme yang didukung IMF/World Bank. Adapun SBY ialah seorang nasionalis yang pragmatis, yang sangat tergantung dukungan asing untuk berkuasa karena tak punya perspektif ekonomi-politik. Keberanian Boediono melawan SBY menunjukkan ada perbedaan persepsi dan perspektif ekonomi-politik kedua pemimpin Kabinet Indonesia Bersatu II itu.
"Keduanya berbeda secara persepsi maupun perspektif ekonomi-politiknya. Boediono dan Mafia Berkeley sudah berani memberi sinyal melawan SBY dalam soal reshuffle karena dia merasa dapat dukungan IMF/World Bank, meski sejatinya Boediono dan Mafia Berkeley itu pepesan kosong juga," kata pengamat ekonomi-politik Frans Aba, kandidat PhD di National University of Malaysia.
Frans menambahkan Boediono yang terkesan klemar-klemer (lemah lembut) itu jelas punya ambisi dan agenda tersendiri, yang bisa menyerimpet SBY melalui jaringan asing Neolibnya.
"Boediono tahu bahwa SBY peragu dan lemah, sehingga Boediono yakin SBY mudah ditekuknya," kata Frans.
Silang pendapat agaknya terjadi antara Presiden SBY dengan Wakil Presiden Boediono soal reshuffle kabinet. SBY bilang pergantian menteri bisa saja terjadi, Boediono sebaliknya.
Boediono menolak reshuffle karena dampak yang bisa ditimbulkan dari gonta-ganti menteri, pembangunan yang selama ini dirancang dan berjalan bisa terganggu. Lain soal jika Indonesia sudah tergolong negara maju seperti Jepang.
Pernyataan mantan Gubernur Bank Indonesia ini dilontarkan dalam ramah tamah dengan warga negara Indonesia di Kedutaan Besar RI di Cina, Beijing, Rabu 20 Oktober 2010.
Penolakan Boediono terhadap perombakan kabinet itu terlihat tidak seperti gaya yang dipakainya selama ini yang kalem dan tenang. Kali ini mantan Gubernur Bank Indonesia ini tidak manut, dan mulai berani 'melawan' Presiden SBY secara terbuka. [nic]
Jumat, 30 Juli 2010
GERINDRA ::: Kalimantan Ideal Jadi Ibukota
VIVAnews - Partai Gerakan Indonesia Raya mendukung wacana pemindahan Ibukota negara dari Jakarta. Menurut Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani, kawasan yang paling cocok adalah di Pulau Kalimantan.
"Wacana pemindahan Ibukota itu sudah dari zaman Bung Karno, tapi sampai sekarang tidak terlaksana," kata Muzani. "Jadi menurut saya, wacana ini sudah terlalu lama dan sudah terlalu sering, dalam setiap rezim kepresidenan ini selalu diwacanakan," katanya di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 26 Juli 2010.
Dan sekarang, menurut Muzani, jangan hanya sekadar wacana. Saatnya parlemen memutuskan. "Menurut kami, yang ideal itu membangun sebuah kawasan baru untuk Ibukota," katanya. "Yang paling ideal memang Kalimantan."
Kalimantan dinilai Muzani masih baik. Jika Ibukota dipindahkan ke sana, bisa terjadi pemerataan pembangunan. "Jakarta biar menjadi pusat bisnis," katanya.
"Tetapi ini menurut saya jangan cuma wacana-wacana saja. Harus ada kesepakatan serius antara pemerintah, DPR, dan semua pihak memindahkan Ibukota karena sudah banyak negara yang sudah berhasil," kata Muzani.
Muzani menyebut, Pakistan memindahkan Ibukota ke Islamabad, Arab Saudi dari Jeddah ke Riyadh, Australia dari Sydney ke Canberra, Malaysia pindah ke Putrajaya, dan Afrika Selatan pindah dari Capetown ke Johannesburg. "Jadi banyak yang berhasil kan. Nah, kita berhasil mewacanakan, belum berhasil melaksanakan," kata Muzani.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II Teguh Juwarno menggulirkan lagi usul pemindahan Ibukota ini dengan alasan Jakarta terlalu macet dan rawan gempa bumi. Namun Sekretaris Jenderal Golkar, Idrus Marham, menilai belum saatnya dilakukan pemindahan.
Kemacetan lalu lintas di Jakarta ini diperkirakan merugikan warga Jakarta Rp 17,2 triliun setiap tahun. Estimasi kerugian itu merupakan hasil penelitian Dinas Perhubungan Jakarta pada 2009. Saat ini, pemerintah mengupayakan pembangunan mass rapid transit di Jakarta dan membangun jalan baru.
Kamis, 15 Juli 2010
Malaysia Minta Indonesia Jadi Tuan Rumah Bersama Piala Dunia 2026
"Kami menyambut baik tawaran Malaysia, namun peluang menjadi tuan rumah piala dunia itu baru bisa diajukan untuk tahun 2026. Dan kemampuan sepak bola juga harus memenuhi level yang diminta FIFA," kata Menpora Andi Mallarangeng yang melakukan kunjungan persahabatan balasan ke kementerian pemuda dan olahraga Malaysia, di Bukit Jalil, Selangor, Rabu (14/7).
Sementara itu, Menpora Malaysia Ahmad Shabery Cheek mengatakan jika Indonesia dan Malaysia telah ditetapkan sebagai tuan rumah piala dunia maka otomatis anggaran pembinaan sepak bola dan sarana sepak bola akan ditingkatkan.
"Seperti Jepang, Korea Selatan dan Afrika Selatan begitu ditetapkan sebagai tuan rumah maka mereka menambah anggaran belanja untuk sepak bola mulai dari pembinaan pemain dan penyediaan sarana dan prasarana sepak bolanya," katanya.
Kedua Menpora ini sepakat akan membicarakan lebih lanjut rencana kedua negara serumpun dan bertetangga ini menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026.
Menpora Andi Mallarangeng melakukan kunjungan persahabatan ke Malaysia dalam rangka menghadiri pembukaan Asean School Games ke-2, meresmikan pekan olahraga mahasiswa Indonesia di Malaysia, dan melakukan pertemuan antar kementerian pemuda dan olahraga. (Ant)
Minggu, 20 Juni 2010
Bukti Kalau Pidato Obama Juga Membosankan

Hal ini terjadi beberapa hari lalu saat sang presiden negara super power in sedang memberikan nasehat dalam pidato sebagai pembicara di sebuah sekolah tinggi di Michigan. Obama menghimbau para siswa untuk tidak menghabiskan waktu mereka dengan hura hura dimana mudanya. Dia juga mencontohkan pengalamannya pribadi ketika masih muda dahulu.

Disela-sela pidatonya tersebut, kamera para wartawan menangkap adegan lucu serta kurang pantas, karena tepat dibelakang sang presiden berapa siswa terlihat jenuh dan bosan (boring) mendengarkan pidatonya. Bahkan salah satu diantaranya sampai terlelap tidur dan terekam oleh kamera.



